Gerakan 30
September atau yang sering disingkat G30S PKI, G30S/PKI, Gestapu (Gerakan
September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah kejadian
yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi
militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu
usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada
anggota Par Komunis Indonesia
Latar belakang
PKI merupakan par Stalinis yang terbesar di seluruh dunia,
di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta,
ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan
serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan
Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita
(Gerwani), Organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya,
PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno
menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan
penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para
jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem
"Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin"
Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan
Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi
Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional
dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal
memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor
menurun, foreign reserves menurun, Inflasi terus menaik dan korupsi
birokrat dan militer menjadi wabah.
Angkatan kelima
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun
1965
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun
1965
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana
Menteri Zhou Enlai menjanjikan untuk mempersenja 40 batalion tentara secara
lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung
Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.
Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide tentang
Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Pandangan lain
mengatakan bahwa PKI-lah yang mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima tersebut
dan mempersenja mereka. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini
lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin
berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara Aktivis massanya dan
polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan
bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami
slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan
Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari
"sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua
pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek
karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani
bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar
terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah
berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya
untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah
dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan
bersenjata.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita
perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini
dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama,
jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para
petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong
ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian
dari revolusi demokratis "rakyat".
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah
angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan
persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan
unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".
Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja
dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak
berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan
untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian
"angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari
pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa
yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu,
kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin
mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan
jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat
negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa
"NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan
bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI
tetap berusaha menekan Aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia.
Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer
dan negara sedang diubah untuk memecilkan Aspek anti-rakyat dalam
alat-alat negara.
Isu sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah
beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu
perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut
Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal
ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
Isu masalah tanah dan bagi hasil
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang
Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil
(UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang
dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari
wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan
par politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun
pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para
petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan
sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing Aparat keamanan.
Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain
peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang
disebut sebagai aksi sepihak dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer
untuk membersihkannya.
Sementara itu di Jawa Timur juga terjadi keributan antara
PKI dan NU. Kiai-kiai NU yang kebanyakan tuan tanah menolak gerakan PKI untuk
membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah.
Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal
16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini[1].
Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden
Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri
dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya
menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
Gerakan 30 September
Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana
para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa
lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri
Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno
terhadap Malaysia pun meledak.
Gerakan 30 September
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku
yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[rujukan?] dan ingin melakukan
balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan
"Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat
menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan
Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para
jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan
Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada
saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di
pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan
Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI
untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di
satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain
pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak
berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang
setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan
pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati
dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[2]. Hal ini juga dapat
dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia
sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya,
Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan
amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di autobiografinya,
mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki Harga diri yang sangat
tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk merubah keinginannya
meng"ganyang Malaysia".
Gerakan 30 September
Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang
tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia
mentjin dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa
lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun
djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.
Gerakan 30 September
Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan
"ganyang Malaysia" yang mereka anggap
sebagai Antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan
itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan
Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para
penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI
yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI
dengan Par Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros
Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini,
namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan
PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang
melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20
Januari 1965).
Dari sebuah dokumen rahasia badan
intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan
13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan san Soekarno dengan para pemimpin
sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia
dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga
menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba."[rujukan?]
Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah
kamu. ... Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan
membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."[rujukan?]
Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang
terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi
Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang
takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat
terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan
dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para
jenderal ini.
Faktor Amerika Serikat
Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam
perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh
ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada
peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik
dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika
pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan
karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi
Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika
Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta
Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa
usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan
hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson
tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI
yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan
mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembanan di
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden
ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit
Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk
dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak
bukti-bukti fisik.
cr:http://aliviantinisa.blogspot.com/
cr:http://aliviantinisa.blogspot.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar